dannypomanto.com – JAKARTA, Ketua DPR Puan Maharani menyoroti tentang politik tanpa nilai yang dibahas dalam Sidang Bersama DPR dan DPD 2024. Puan menekankan pentingnya mengikuti nilai-nilai berbangsa dan bernegara dalam perjuangan politik agar tidak menimbulkan kebohongan yang terlihat jujur di mata masyarakat.
Dia menekankan bahwa demokrasi harus memberikan jalan bagi kekuasaan untuk memperoleh legitimasi sehingga dapat digunakan untuk mengatur bangsa dan negara serta memberikan kepastian hidup yang sejahtera bagi rakyat sesuai dengan martabatnya.
“Namun, demokrasi juga dapat berjalan ke arah yang salah, seperti menciptakan diktator mayoritas atau tirani minoritas, dan bahkan dapat membajak kekuasaan negara,” kata Puan dalam sambutannya di Sidang Bersama DPR-DPD, di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2024).
Politikus dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini menyatakan bahwa konstitusi Indonesia telah menetapkan prinsip dasar demokrasi, yaitu kedaulatan berada di tangan rakyat, bahwa Indonesia adalah negara hukum, dan semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum. “Konstitusi kita telah mengatur bagaimana kedaulatan rakyat harus dilaksanakan secara kolektif dengan prinsip checks and balances di antara cabang-cabang kekuasaan negara, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif,” katanya.
Puan juga menyebutkan bahwa keseimbangan kekuasaan antara cabang-cabang kekuasaan tersebut dapat tercapai jika politik berbangsa dan bernegara berlangsung secara demokratis, yaitu melalui demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Hikmat kebijaksanaan ini merupakan kesadaran akan pentingnya nilai-nilai dalam berbangsa dan bernegara.
Maka dari itu, politik berbangsa dan bernegara harus dijalankan dengan mengedepankan nilai-nilai yang beradab, bermartabat, dan beretika. Dengan demikian, perjuangan politik akan memiliki makna membangun peradaban. “Namun jika politik dijalankan tanpa nilai-nilai, maka hanya akan berisi kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan,” ujar Puan, yang juga merupakan perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI.
“Bahkan politik tanpa nilai dapat menggunakan bahasa politik untuk membuat kebohongan terdengar jujur, dan bahkan dapat menghilangkan otoritas keadilan dalam hukum,” tambahnya.
Puan juga menyinggung prinsip demokrasi yang disampaikan oleh Soekarno, pendiri negara Indonesia dan Presiden Pertama RI, pada 1 Juni 1945 bahwa demokrasi di Indonesia adalah permusyawaratan yang memberikan kehidupan dan mampu memberikan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyatnya.
