dannypomanto.com – Surabaya, 26 Agustus 2024. Latihan Super Garuda Shield 2024 resmi dimulai dengan upacara pembukaan di Pangkalan Udara Angkatan Laut Juanda Surabaya. Kegiatan ini merupakan latihan bersama (Latma) antara Amerika Serikat dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang telah dilakukan sejak tahun 2006 dengan nama Garuda Shield.
Super Garuda Shield adalah latihan tahunan terbesar yang diadakan antara AS dan Indonesia. Sejak tahun 2022, latihan ini telah melibatkan negara-negara mitra lainnya. Tahun ini, peserta latihan meliputi personel militer dari 12 negara, termasuk AS, Indonesia, Australia, Kanada, Prancis, Jepang, Singapura, Korea Selatan, Inggris, dan Selandia Baru.
“Setiap aspek dari Super Garuda Shield tahun ini harus menantang kita untuk bekerja sama secara kolektif dan mencapai tujuan pelatihan ini,” ujar Kepala Staf dan Komandan Garda Nasional Udara Hawaii, Mayjen Joseph R. Harris II dalam upacara pembukaan yang dikutip dari laman resmi U.S. Embassy and Consulates in Indonesia, Rabu (27/8/2024).
Harris juga mendorong semua peserta untuk memanfaatkan kesempatan yang ada dalam pertukaran profesional dan budaya. “Ini adalah kesempatan untuk mengembangkan dan memperkuat hubungan dengan rekan-rekan Anda yang akan bertahan selamanya,” tambahnya.
Wakil Komandan Kodiklat TNI Marsekal Muda Widyargo Ikoputra menyatakan bahwa Super Garuda Shield 2024 merupakan sarana untuk membangun rasa saling percaya di sektor militer, memperkuat hubungan bilateral antarmiliter, dan hubungan multilateral. “Selama berada di Indonesia, Anda dapat beradaptasi, belajar, dan bertukar budaya yang akan memberi pengalaman nyata,” kata Ikoputra.
Dikutip dari Kantor Kerja Sama Pertahanan Kedutaan Besar AS di Jakarta, Super Garuda Shield 2024 melibatkan sekitar 5.500 pasukan gabungan dari semua negara peserta, termasuk 2.500 personel militer AS. Tujuan dari latihan militer gabungan ini adalah untuk memperkuat kemitraan pertahanan AS-Indonesia dan mendukung kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka. Hal ini juga termasuk meningkatkan kemampuan pemerintah dari negara-negara peserta untuk bertukar data secara aman dan otomatis tanpa memandang batas geografis, politik, atau organisasi.
