dannypomanto.com – Keluarga Bung Karno tidak mempermasalahkan pendongkelan Soekarno dari jabatan Presiden Pertama RI. Mereka juga tidak akan melakukan tuntutan hukum atas hal tersebut.
Hal tersebut diungkapkan oleh Guntur Soekarnoputra, putra sulung Bung Karno, dalam acara penyerahan surat tak berlakunya TAP MPRS Nomor XXXIII Tahun 1967 oleh MPR RI kepada keluarga Bung Karno. Acara tersebut berlangsung di Gedung MPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin (9/9/2024).
“Kami sekeluarga telah sepakat untuk tidak mempermasalahkan dan tidak akan menuntut keadilan di muka hukum terkait dengan apa yang dialami oleh Bung Karno pada saat itu,” ujar Guntur.
Meskipun demikian, Guntur menegaskan bahwa keluarga dan rakyat yang mencintai Bung Karno menginginkan adanya rehabilitasi nama baik untuk ‘Bapak Bangsa’ tersebut, yang sempat dituduh sebagai pengkhianat negara.
“Kami, sebagai keluarga dan rakyat Indonesia yang patriotik dan nasionalis yang mencintai Bung Karno, ingin adanya rehabilitasi nama baik untuk Bung Karno, yang dituduh sebagai pengkhianat bangsa,” jelas Guntur.
Guntur juga menjelaskan bahwa keinginan tersebut bukan hanya untuk nama baik Bung Karno dan keturunannya, tetapi juga untuk kepentingan pembangunan mental dan karakter bangsa, terutama bagi generasi penerus bangsa.
“Bagaimana generasi penerus bangsa ini dapat mengambil teladan dari para pejuang dan pemimpin bangsanya yang sebelumnya, jika mereka diajarkan bahwa proklamator kemerdekaan bangsa mereka adalah seorang pengkhianat? Ini tidak masuk akal,” tegasnya.
Namun demikian, Guntur menyatakan bahwa keluarga Bung Karno telah sepakat untuk memaafkan semua yang telah terjadi. Hal ini dilakukan demi persatuan dan kesatuan bangsa, serta untuk masa depan generasi muda yang akan melanjutkan kepemimpinan negara.
“Kami telah sepakat untuk memaafkan semua yang telah terjadi di masa lalu terkait perlakuan terhadap Bung Karno dan keluarganya. Namun, kami tidak ingin hal yang sama terjadi pada siapa pun, termasuk pemimpin bangsa. Setiap warga negara harus diperlakukan sama di mata hukum,” pungkas Guntur.
