dannypomanto.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian telah membuka secara resmi Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Hukum Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Negeri di The Meru Sanur, Kota Denpasar, Bali, pada Rabu (9/10/2024). Rakornas ini merupakan upaya internal dari Kemendagri untuk menangani berbagai masalah hukum yang sering muncul di lingkungan pemerintahan.
Dalam pidatonya, Mendagri menekankan pentingnya peran Biro Hukum dalam merumuskan dan meninjau setiap kebijakan, terutama yang berdampak luas bagi masyarakat. Dia juga mengingatkan bahwa semua kebijakan harus melalui peninjauan Biro Hukum untuk mencegah masalah di masa depan.
Tito juga menyoroti banyaknya masalah hukum yang ada di lingkungan pemerintahan. Dia secara aktif mengikuti setiap gugatan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK), Pengadilan Negeri (PN), Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), dan Mahkamah Agung (MA).
“Kita menyadari bahwa masalah hukum di lingkungan pemerintahan sangat banyak. Hampir setiap minggu ada gugatan yang diajukan,” ujar Tito.
Mendagri juga memaparkan bahwa banyak produk hukum yang dihasilkan oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah (Pemda). Selama periode 2020-2024, terdapat 892 rancangan peraturan daerah (Perda) yang diajukan oleh daerah ke Kemendagri. Sementara itu, Kemendagri telah menyusun 296 Peraturan Mendagri (Permendagri) dan 138 Instruksi Mendagri.
Selain itu, tujuan dari rakornas ini adalah untuk memperkuat hubungan personal antara Biro Hukum dari berbagai tingkatan pemerintahan. “Itu adalah tujuan utama kami. Emotional bonding. Hubungan personal antara kita sebagai komunitas Biro Hukum,” ucapnya.
Rakornas ini juga dihadiri oleh sejumlah pembicara penting, seperti Ketua Kamar TUN MA Yulius, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, dan Wakil Ketua Ombudsman Bobby Hamzar Rafinus. Ada juga Hakim Agung Kamar TUN MA Yodi Martono Wahyunadi, Direktur Pertimbangan Hukum Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan TUN Kejaksaan Agung Sila Haholongan, serta Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan I Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Roberia.
