dannypomanto.com – Pengurus Pusat Syarikat Islam (PP SI) mengadakan tasyakuran atas ditunjuknya Sekretaris Jenderal (Sekjen) PP Syarikat Islam Ferry Juliantono sebagai Wakil Menteri Koperasi 2024–2029. Kegiatan tersebut diselenggarakan di Markas Besar SI di Jakarta Pusat, Selasa (22/10/2024).
Sejumlah tokoh Syarikat Islam turut hadir dalam kegiatan tersebut, termasuk Presiden PP Syarikat Islam Hamdan Zoelva dan Sekjen PP Syarikat Islam Ferry Juliantono.
Hamdan Zoelva menyatakan bahwa Syarikat Islam merupakan gerakan ekonomi rakyat yang sesuai dengan visi misi SI yang berfokus pada pengurusan ekonomi rakyat. Ia menegaskan bahwa SI tidak akan kembali bertransformasi menjadi partai politik, meskipun telah berdiri sejak lama dan memiliki pengalaman yang luas.
“Boleh saja berpolitik, namun jangan lupa untuk mengurus ekonomi rakyat. Ferry sudah aktif sebagai aktivis sejak muda dan pernah mendekam di penjara. Sekarang, ia diberi kesempatan untuk menjadi Wakil Menteri, dapat dikatakan dari penjara ke Istana,” ujar Hamdan.
Sementara itu, Ferry Juliantono menyampaikan bahwa ayah dari Presiden Prabowo adalah pendiri induk koperasi pegawai negeri, sedangkan kakek Prabowo adalah sahabat Bung Hatta yang merupakan tokoh pendiri koperasi Indonesia.
“Kini, saatnya kita mengangkat kembali momen sejarah kejayaan dan kebesaran koperasi sebagai soko guru perekonomian. Saat ini, aset koperasi hanya sebesar Rp200 triliun, jauh lebih kecil dibandingkan aset BUMN yang mencapai 10.000 triliun dan aset salah satu pihak swasta yang mencapai 1.500 triliun,” ujar Ferry.
Untuk itu, ia menegaskan bahwa tugas Kementerian Koperasi adalah meningkatkan aset koperasi hingga mencapai 500 hingga 1.000 triliun, guna mengurangi kesenjangan yang besar antara dominasi swasta atau konglomerasi dengan aset koperasi yang merupakan usaha milik rakyat kecil. Menurut Ferry, untuk mencapai target tersebut pada periode pertama pemerintahan ini, diperlukan kebijakan yang luar biasa dan di luar kebiasaan.
“Pemisahan Kementerian Koperasi dan Kementerian UMKM memiliki hikmahnya, karena selama ini koperasi identik dengan usaha kecil. Padahal, koperasi juga bisa masuk ke sektor besar seperti perhotelan, pengelolaan sumber daya alam, kapal tanker, dan lainnya. Oleh karena itu, Kemenkop mengusulkan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi agar Kemenkop dapat menjadi klaster kelompok 2 dengan kategori B, sehingga anggaran untuk koperasi dapat meningkat dan mencapai hingga ke kabupaten/kota untuk memberikan dorongan besar bagi gerakan koperasi,” ujar Ferry.
Ferry mencontohkan bahwa koperasi di Muara Enim, Sumatera Selatan, telah berhasil masuk ke sektor pengelolaan minyak eks Pertamina dengan produksi mencapai 15 barel per hari. Selain itu, program Kemenkop pada 2025 nanti adalah untuk memastikan bahwa 10% energi di PLN berasal dari energi hijau yang dihasilkan dari limbah sawit yang dikelola oleh koperasi, serta berkoordinasi dengan Kementerian Agraria agar koperasi juga dapat masuk ke sektor perkebunan, CPO, dan produk turunannya, sehingga target aset koperasi hingga 1.000 triliun dapat tercapai.
“Pada tanggal 23 Oktober mendatang, akan dilaksanakan rapat kabinet pertama. Kami akan berusaha meyakinkan Presiden agar Kemenkop dinaikkan ke kategori B, dan pengadaan sarana pertanian dikembalikan kepada koperasi untuk menjamin usaha para petani,” ucapnya.