“Dia mungkin berpikir, saya tidak perlu mempercayai orang lain dulu. Artinya, secara hukum mereka memang boleh diangkat, tapi secara moral dan kesan publik kurang positif,” ujar Mahfud dalam podcast Terus Terang Mahfud MD di kanal YouTube Mahfud MD Official, Selasa (22/10/2024).
Mahfud menekankan bahwa pemilihan menteri dan wakil menteri adalah hak prerogatif Presiden Prabowo. Namun, masyarakat sudah mengetahui siapa yang terlibat dalam kasus apa, siapa yang kasusnya tampak direkayasa, dan siapa sosok yang mencoba untuk bebas dari kasus.
Meski demikian, Mahfud mengakui bahwa integritas seseorang mempengaruhi efektivitas keputusan yang diambil. Menurutnya, orang-orang yang sedang disorot karena tersangkut kasus pasti mencari cara untuk selamat.
“Pasti berpengaruh karena kalau misalnya orang sedang disorot, apalagi sedang ditangani oleh aparat penegak hukum, itu selalu mencari cara untuk selamat dan kadang kala melanggar hukum, etika, dan moral,” ujar Mahfud.
Mahfud meyakini bahwa Presiden Prabowo akan mengambil langkah-langkah yang memuaskan kebutuhan rakyat akan tata politik dan hukum yang benar. Namun, saat ini Prabowo masih harus melakukan hal-hal untuk menjaga keseimbangan, seperti political trade off.
“Kita tunggu saja, dalam 100 hari pertama, kita akan tahu badan-badan dan wakil menteri mana yang diperlukan dari begitu banyaknya,” ujar Mahfud.
Mahfud menyarankan agar Presiden Prabowo memperkuat lembaga penegak hukum sebagai langkah awal. Ia mengingatkan bahwa terkadang masalah hukum, terutama korupsi, terjadi karena adanya political trade off di lembaga tersebut.
“Contohnya, KPK, ada isu di luar sana bahwa ada seseorang yang sudah tersangka, namun ketika komisioner KPK sudah memutuskan untuk menetapkan tersangka, tidak jalan. Saya dengar dari KPK sendiri dan mereka juga mengakui bahwa bawahan mereka tidak tunduk pada mereka,” ujar Mahfud, yang pernah menjabat sebagai Menteri Pertahanan di era Presiden Gus Dur.
