dannypomanto.com – Jakarta – Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (Rancangan Permenkes) terkait penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek menuai kontroversi. Pasalnya, ketentuan tersebut dinilai melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU Merek).
Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia dan Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani, Hikmahanto Juwana, mempertanyakan keputusan tersebut. Menurutnya, pemuatan identitas merek merupakan hak pemilik usaha untuk membedakan produknya dengan kompetitor. Rencana penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek juga dianggap sebagai campur tangan asing yang berpotensi merugikan industri dalam negeri.
“Para pelaku usaha pasti ingin bersaing dengan merek lain dan menonjolkan keunikan produknya,” ujar Hikmahanto, Jumat (8/11/2024).
Hikmahanto juga menyoroti tekanan dari luar terhadap industri hasil tembakau, yang dianggap sebagai campur tangan asing melalui Framework Convention on Tobacco Control (FCTC). Menurutnya, FCTC salah mengartikan bahwa tampilan bungkus rokok berpengaruh pada jumlah perokok.
Namun, Hikmahanto menegaskan bahwa hal tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan dan perlu dipertanyakan kembali. Ia melihat rencana penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek sebagai upaya pemaksaan dari pihak asing.
“Ini adalah paradoks bagi Indonesia. Kita sempat melawan kebijakan serupa yang diterapkan oleh Australia pada 2012, tapi sekarang justru kita ingin menerapkannya di Indonesia,” ujar Hikmahanto.
Padahal, kebijakan tersebut telah menimbulkan dampak negatif bagi tenaga kerja dan produk ekspor Indonesia, terutama produk hasil tembakau.
“Kita pernah melawan kebijakan serupa yang diterapkan oleh negara lain. Tetapi sekarang kita malah ingin menerapkannya di negara sendiri,” tegas Hikmahanto.
