dannypomanto.com – JAKARTA – Pilkada Serentak 2024 tinggal menghitung hari. Jelang pemungutan suara, dinamika politik di daerah menjadi perhatian serius, khususnya mengenai integritas Polri. Anggota Komisi III DPR Widya Pratiwi menegaskan bahwa Polri harus menjaga integritasnya dan memastikan jalannya Pilkada berlangsung secara adil. Polri harus bebas dari kepentingan politik praktis.
“Polri harus mampu menjamin dan memastikan berbagai tindakan pemanggilan, pemeriksaan hingga penetapan tersangka yang terjadi di tingkat daerah, khususnya Maluku dalam masa tahapan pilkada adalah tindakan yang murni merupakan law enforcement dan bebas dari kepentingan politik praktis,” kata Widya saat Rapat Kerja Komisi III DPR bersama Kapolri dan jajaran Kapolda se-Indonesia di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Senin (11/11/2024).
Menurut legislator Dapil Maluku itu, dalam praktiknya sering ditemui hukum disalahgunakan menjadi alat untuk memberikan tekanan politik. Namun, hal tersebut harus dihindari karena dapat menimbulkan konflik kepentingan dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap Polri.
“Penyalahgunaan kewenangan semacam ini tentunya menjadi ekses buruk hingga menimbulkan konflik of interest dan berdampak pada kepercayaan masyrakat kepada institusi Polri,” jelasnya.
Widya berharap Polri sebagai institusi negara dapat memberikan batasan yang jelas kepada seluruh jajarannya di tingkat daerah. Hal ini bertujuan agar Polri tetap netral dan profesional dalam menjalankan tugasnya, sehingga tercipta ruang demokrasi yang adil.
“Ini harus dipertegas di dalam forum ini. Sehingga menjadi peringatan bagi oknum Polri di tingkat daerah untuk tidak menggunakan institusi sebagai sarana untuk memfasilitasi kepentingan politik pribadi dan mengorbankan marwah institusi,” ungkapnya.
Widya yakin bahwa netralitas dan profesionalitas institusi Polri adalah hal yang tidak bisa ditawar-tawar dengan tawaran politik atau kepentingan pribadi. Sebagai mantan Bhayangkari yang telah lama mendampingi suaminya yang merupakan anggota Polri, ia merasa memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga marwah institusi Polri.
“Saya berharap Polri dapat menjadi institusi yang dipercaya dan menjadi teladan bagi institusi lainnya. Dengan demikian, Polri dapat menjadi penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat yang patut dibanggakan,” tutupnya.
