dannypomanto.com – Jakarta – Sidang kasus dugaan korupsi tata niaga timah di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali digelar pada Jumat (15/11/2024). Kali ini, saksi ahli dari pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU) yakni Prof Bambang Heru dihadirkan untuk memberikan kesaksian. Dalam kesaksiannya, Prof Bambang mengungkapkan adanya perbedaan data mengenai kerugian lingkungan dalam kasus ini. Menurutnya, angka yang dilaporkan oleh BPKP sebesar Rp271 triliun jauh berbeda dengan angka yang sebenarnya, yakni Rp150 triliun.
Perbedaan data ini menimbulkan polemik yang membutuhkan klarifikasi lebih lanjut. Prof Bambang Heru juga melakukan revisi terhadap Berita Acara Pemeriksaan (BAP) setelah adanya konfrontasi dengan pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Bangka Belitung. Revisi tersebut menjadi perhatian karena berdampak pada hitungan kerugian lingkungan yang dianggap lebih riil.
“Revisi BAP yang dilakukan setelah konfrontasi dengan Dinas LHK Bangka Belitung menunjukkan adanya perubahan signifikan dalam data luasan kawasan hutan yang terdampak. Hal ini juga berdampak pada perhitungan kerugian lingkungan yang sebelumnya dipaparkan,” ujar Penasihat Hukum Thamron Andy Novi Nababan dalam persidangan.
Perbedaan mencolok antara angka yang disampaikan oleh Prof Bambang Heru dan BPKP menjadi salah satu isu utama dalam persidangan. Menurut Prof Bambang, angka Rp150 triliun mencakup kerugian lingkungan pada periode 2019-2020. Sementara itu, data BPKP dinilai mengandung komponen yang tidak sepenuhnya riil.
“Kerugian lingkungan pada periode 2019-2020 hanya sebesar Rp150 triliun. Kami menilai bahwa terdapat komponen dalam laporan BPKP yang perlu dikaji ulang karena mungkin mengandung data yang tidak riil,” jelas Penasihat Hukum Andy.
Perbedaan angka kerugian ini menjadi perhatian serius dalam perkembangan kasus ini. Pengadilan dituntut untuk memastikan keakuratan data yang disajikan oleh kedua belah pihak, termasuk revisi yang dilakukan oleh Prof Bambang Heru terhadap BAP. Dengan semakin banyaknya perbedaan yang mencuat, kasus ini semakin menarik perhatian publik. Proses hukum diharapkan dapat memberikan kejelasan atas berbagai data yang disampaikan agar putusan yang diambil dapat mencerminkan keadilan. Sidang akan dilanjutkan pada pekan depan dengan agenda mendengarkan keterangan ahli yang akan dihadirkan oleh penasihat hukum.
