dannypomanto.com – Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mempersiapkan diri untuk menghadapi kemungkinan gugatan sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan menerbitkan panduan penyelesaian sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP).
“Tim hukum dan pengawasan KPU akan segera menerbitkan panduan penyelesaian sengketa PHP dalam waktu dekat,” kata anggota KPU Iffa Rosita di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2024).
Iffa juga menjelaskan bahwa panduan tersebut akan dibahas dalam rapat koordinasi dengan tim hukum, tim pengawasan, dan tim divisi teknis di lapangan. Hal ini dilakukan untuk mempersiapkan penyelesaian sengketa yang mungkin terjadi setelah rekapitulasi tingkat provinsi selesai pada tanggal 9 Desember.
Meskipun Pilkada tahun ini melibatkan lebih banyak daerah dibandingkan dengan tahun sebelumnya, KPU berharap jumlah sengketa tidak sebanyak pada Pilkada 2020 yang hanya melibatkan 545 daerah pemilihan. Iffa juga menegaskan bahwa KPU akan memberikan informasi mengenai kemungkinan-kemungkinan sengketa yang mungkin terjadi pada Pilkada 2024.
