dannypomanto.com – Jakarta- Kisruh pemilihan Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) antara Agung Laksono dengan Jusuf Kalla (JK) sangat disayangkan oleh Pengamat Politik sekaligus Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas. Menurut Fernando, politisasi organisasi sosial seperti PMI harus dihentikan.
“Sangat disayangkan adanya upaya membuat dualisme Pengurus Pusat Palang Merah Indonesia. Seharusnya tidak ada upaya untuk membuat dualisme kepengurusan PMI karena organisasi ini seharusnya bebas dari kepentingan politik,” kata Fernando kepada SINDOnews, Senin (9/12/2024).
Fernando menilai bahwa upaya Agung Laksono untuk membuat dualisme dalam kepengurusan PMI mencerminkan citra buruk baginya yang pernah terlibat dalam dualisme kepengurusan Partai Golkar dan Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong (Kosgoro) 1957.
Menurut Fernando, hal tersebut menimbulkan dugaan bahwa Agung Laksono tidak memiliki kemampuan untuk menjadi ketua umum melalui mekanisme yang murni dan sesuai dengan AD/ART, sehingga harus membuat dualisme kepengurusan.
Fernando menegaskan bahwa PMI atau organisasi lainnya tidak boleh dijadikan alat untuk memperkuat eksistensi diri dalam kancah nasional, dan harus bergerak sesuai dengan tujuan sosial. Ia juga meminta agar politisasi organisasi sosial untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu dihentikan.
“Setop politisasi organisasi sosial untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. PMI merupakan organisasi sosial yang bergerak di bidang kemanusiaan sehingga akan sangat berdampak kalau sampai dualisme kepengurusan berkepanjangan,” tegasnya.
Sebelumnya, Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) periode 2024-2029 Jusuf Kalla (JK) melaporkan Agung Laksono ke polisi buntut kisruh pencalonan Ketua PMI baru. JK menegaskan bahwa deklarasi Agung Laksono sebagai Ketua PMI merupakan ilegal dan pengkhianatan.
