dannypomanto.com – Jakarta – Di tengah upaya pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi hingga mencapai 8%, terdapat sejumlah investasi yang didorong melalui Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Namun, ada seorang wakil rakyat yang dinilai tidak mendukung upaya tersebut.
Asosiasi Pemerhati Penggiat Daerah Aglomerasi (Appdesa) telah menemukan adanya ketidakharmonisan antara kebijakan Presiden Prabowo Subianto dengan anggota partai koalisi di beberapa daerah, termasuk di Kabupaten Bogor.
“Kami telah mendeteksi hal ini. Bagaimana mungkin ada politisi dari partai koalisi yang justru mendukung kegiatan yang dapat berdampak buruk pada iklim investasi di Indonesia. Apalagi jika benar ada penggalangan massa berbayar,” ungkap Koordinator Nasional Appdesa, Rifaldi Utama.
Rifaldi juga menyesalkan adanya informasi yang menyebutkan bahwa anggota partai ikut serta dalam aksi masyarakat yang dapat merusak iklim investasi di Indonesia, terutama di kawasan ekonomi khusus yang menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi.
Aksi yang dimaksud Rifaldi adalah rangkaian aksi dan pertemuan terkait Danau Lido di Bogor, Jawa Barat. Aksi tersebut ternyata dihadiri oleh anggota DPRD Kabupaten Bogor, salah satunya Edwin Sumarga dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Edwin dinilai telah mengabaikan tugasnya sebagai wakil rakyat untuk memberikan pengetahuan hukum kepada masyarakat. Sebagai seorang politikus dan petinggi Dewan Pimpinan Cabang PKB Kabupaten Bogor, Edwin seharusnya memahami bahwa status KEK adalah amanat undang-undang yang bertujuan untuk menggerakkan perekonomian negara dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ironisnya, Edwin justru bergabung dalam kegiatan yang dilakukan oleh sejumlah masyarakat, seperti yang dilakukannya di wilayah Watesjaya pada hari Minggu, 15 Desember 2024 lalu. “Dari segi psikologi politik, Edwin sudah dapat dianggap tidak mendukung upaya Presiden Prabowo untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8%,” tambah Rifaldi.
Seperti yang diketahui, aksi masyarakat pada hari Minggu (15/12) lalu berisi beberapa tuntutan, termasuk masalah lingkungan di Danau Lido dan ketenagakerjaan. Namun, aksi tersebut diduga sarat dengan provokasi karena tuntutan yang diajukan oleh peserta aksi tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan.
