dannypomanto.com – Jakarta, 26 Desember 2024 – Kebijakan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% pada tahun 2025 diprediksi dapat dibatalkan oleh Presiden Prabowo Subianto dengan mudah. Hal ini disebabkan mayoritas fraksi partai politik di DPR saat ini merupakan pendukung dari Pemerintah Prabowo-Gibran.
Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno mengamati adanya polemik antara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan Partai Gerindra beserta sejumlah partai koalisi lainnya terkait kenaikan PPN tersebut.
“Semua berlomba-lomba mencari kambing hitam terkait kenaikan PPN 12% ini karena dianggap sebagai kebijakan yang kontroversial dan merugikan rakyat. Dan yang disalahkan saat ini adalah pemerintah Prabowo Subianto,” ujar Adi kepada redaksi dannypomanto.com pada Kamis (26/12/2024).
Dalam konteks ini, Adi menegaskan bahwa partai-partai koalisi pemerintah sedang mencari biang kerok dalam kebijakan ini karena undang-undang yang mengatur kenaikan PPN, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), dibuat saat PDIP berkuasa.
“Apalagi PDIP sekarang berpura-pura menolak kebijakan kenaikan PPN 12% padahal mereka sendiri yang menginisiasi. KIM Plus kemudian menyerang PDIP karena dianggap sebagai lempar batu sembunyi tangan,” tambahnya.
Adi juga mengingatkan bahwa saat ini sudah terlambat untuk membatalkan kebijakan tersebut. Namun, ia menegaskan bahwa keputusan untuk melanjutkan atau membatalkan kenaikan PPN akan tergantung pada pemerintah dan DPR.
“Jika undang-undang ini dianggap merugikan dan kontroversial, pemerintah dan DPR dapat membatalkannya. Mayoritas DPR mendukung pemerintah Prabowo secara penuh, sehingga sangat mudah untuk mengubah aturan kenaikan PPN tersebut,” jelasnya.
Adi berpendapat bahwa ujian sebenarnya adalah apakah pemerintah Prabowo-Gibran akan melanjutkan atau membatalkan kebijakan kenaikan PPN tersebut. “Jika ingin membatalkan, saya yakin pemerintah dapat melakukannya dengan mudah. Namun, jika ingin melanjutkan, pemerintah dapat melakukannya dengan merem saja karena hampir semua fraksi akan mendukung,” pungkasnya.
