Dannypomanto.com – JAKARTA – Wakil Ketua Komisi IV DPR Ahmad Yohan menyokong langkah Menteri Koordinator Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan yang dimaksud mengupayakan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) terkait perkembangan kemudian pemeliharaan irigasi menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.
Menurut Yohan, kebijakan yang dimaksud kemudian lainnya terkait pangan, seperti kenaikan Harga Pembelian Petani (HPP) gabah, kemudian pemangkasan alur distribusi pupuk subsidi, memproduksi target swasembada pangan pada 2027 optimistis mampu terwujud.
“Kita mengawasi pemerintah pusat melakukan banyak terobosan yang tersebut luar biasa demi ketahanan, lalu swasembada pangan. Sebut saja, HPP gabah naik, alur distirubusi pupuk subsidi dipangkas, lalu penyelenggaraan irigasi akan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Melihat semua itu, kami optimistis target swasembada pangan dapat terwujud,” papar Yohan, Hari Minggu (5/1/2024).
Khusus terkait irigasi, politikus PAN ini menyampaikan, selama ini banyak irigasi yang mana rusak, bahkan sawah yang mana tiada miliki irigasi, lantaran keterbatasan anggaran pemerintah daerah.
“Karenanya, inisiatif pemerintah pusat mengambil alih tanggung jawab ini patut diapresiasi. Bukan belaka meringankan bupati kemudian gubernur, tapi juga mempercepat terwujudnya ketahanan serta swasembada pangan,” ujar Presidium Majelis Nasional Korps Alumni HMI (MN KAHMI) ini.
Anggota DPR dari Dapil NTT I ini juga menjelaskan, DPR tentunya akan mengawasi kebijakan yang dimaksud dapat terealisasi dengan baik. Jangan sampai, niat baik kemudian keseriusan pemerintah pusat untuk segera mewujudkan ketahanan lalu swasembada pangan menjadi tidaklah berjalan oleh sebab itu pelaksanaannya yang dimaksud bukan maksimal atau bahkan diselewengkan.
“Komisi IV DPR tentunya akan mengawal, mengawasi, kemudian melakukan konfirmasi pengerjaan kemudian pemeliharan irigasi oleh pemerintah pusat terlaksana dengan maksimal juga tidak ada ada yang diselewengkan. Publik juga silakan mengambil bagian mengawasi, kalau ada temuan-temuan penyelewengan komunikasikan ke kami,” tegas Yohan.
Sebelumnya, Menko Pangan Zulkifli Hasan meyakinkan Presiden Prabowo Subianto segera meneken Perpres dalam mana pemerintah pusat diperbolehkan untuk mendirikan dan juga memelihara irigasi di area beberapa jumlah daerah.
“Ini baru kita putuskan, pusat mampu bangun irigasi mau 1.000 sampai 3.000 hektare. Perpres telah selesai, telah rapi, sudah ada di tempat Mensesneg, mungkin saja 1-2 minggu ini sanggup ditandatangani,” kata Zulhas, sapaan akrabnya.
Pemerintah, katanya, telah terjadi menyiapkan anggaran sebesar Rp15 triliun untuk menggarap irigasi sawah pada daerah.
