Dannypomanto.com – JAKARTA – Pakar Kepemiluan Titi Anggraini menganggap, sejatinya tak ada argumentasi hukum yang digunakan baru pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mana menghapus ambang batas presiden atau presidential threshold.
Menurutnya, putusan yang dimaksud semata-mata mencermati secara saksama dinamika kemudian permintaan penyelenggaraan negara, yakni MK menyatakan bahwa pada waktu ini merupakan waktu yang tersebut tepat bagi lembaga itu untuk bergeser dari establishment sebelumnya.
“Hal itu mempertimbangkan banyaknya pengujian pasal ambang batas pencalonan presiden yang mana diajukan ke MK, yaitu sampai 33 pengujian lebih,” ungkapnya, Hari Sabtu (4/1/2025).
“Lalu kecenderungan adanya upaya membatasi jumlah keseluruhan calon yang tersebut mengakibatkan terbatasnya pilihan bagi pemilih lalu berakibat terjadi polarasisasi dalam tengah-tengah masyarakat, maka MK menganggap hal itu sebagai open legal policy yang dimaksud bertentangan dengan moralitas, rasionalitas, lalu mengandung ketidakadilan yang mana intolerable,” imbuh Titi.
Dia menilai, gugatan yang tersebut diajukan Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, Enika Maya Oktavia dkk patut disyukuri juga dirayakan semua pihak.
Oleh akibat itu, partai kebijakan pemerintah diharapkan mulai menyiapkan kader-kader terbaiknya sebagai calon-calon potensial untuk Pilpres 2029.
“Namun, terlebih dahulu partai harus menegaskan partai urusan politik dia sanggup lolos menjadi perserta pilpres pada pemilihan raya 2029 mendatang,” ujarnya.
