Dannypomanto.com – JAKARTA – Mantan kader PDIP Effendi Simbolon menyinggung Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri usai Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ditetapkan terdakwa suap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Awalnya Effendi turut prihatin usai Hasto ditetapkan terdakwa oleh KPK.
Hasto dijerat sebagai dituduh tindakan hukum dugaan suap Pergantian Antar Waktu (PAW) yang pada waktu ini masih buron yakni Harun Masiku terhadap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan.
Effendi menyoroti sudah ada seharusnya dijalankan evaluasi dalam tubuh PDIP, termasuk kemungkinan agar Ketum PDIP diperbarui.
“Ya harus ditingkatkan semuanya. Mungkin sampai ke ketua umumnya harus diperbaharui. Bukan cuma level Sekjen ya. Sudah waktunya lah, telah waktunya ada pembaharuan total,” kata beliau usai mengunjungi acara di tempat Kementerian Infrastruktur juga Pembangunan Kewilayahan, Jakarta, Rabu (8/1/2025).
Dia menilai persoalan hukum yang tersebut menjerat Hasto sudah ada fatal. Apalagi parpol tidak milik perseorangan oleh sebab itu diatur pada UU sehingga pertanggung jawaban parpol adalah terhadap publik.
“Karena ini kan fatal, harusnya semua kepemimpinan juga harus mengundurkan diri. Kan partai itu tidak milik perorangan, partai itu diatur undang-undang parpol. Jadi, harus mempertanggungjawabkan untuk publiknya juga harus tinggi,” ungkapnya.
Menurut Effendi, pergantian Ketum PDIP tidak sekadar regenerasi namun sebab harus mempertanggungjawabkan kesulitan ini. “Bukan perihal regenerasi, harus ada pertanggung jawaban dari ketua umum juga bahwa ini kan ada pelanggaran hukum,” ucapnya.
Dia kembali menegaskan bahwa Ketum PDIP seharusnya mengundurkan diri sebagai pertanggung jawaban kesulitan hukum yang digunakan menjerat kadernya. “Ya harus mengundurkan diri. Mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggung jawaban, ini kan kesulitan serius, hambatan hukum. Bukan kesulitan sebatas etika yang digembar-gemborkan, ini hukum,” ujarnya.
