Dannypomanto.com – JAKARTA – Trust Indonesia mengingatkan semua pihak untuk tidak ada tergoda tawaran siapa pun yang menjanjikan dapat meraih kemenangan perkara sengketa pemilihan gubernur 2024 pada Mahkamah Konstitusi (MK). Terutama jikalau oknum yang dimaksud mengumumkan dapat menyuap Hakim Konstitusi dengan tawaran nilai uang tertentu.
“Jangan mudah tergoda tawaran makelar yang digunakan mengungkapkan bisa saja meraih kemenangan sengketa pilkada, dengan bilangan bulat Rp5 miliar lah, sekian lah. Bohong semua itu. Hati-hati nanti malah amsyong (hilang) dibawa lari semua uangnya,” ujar Direktur Investigasi Trust Indonesia Ahmad Fadhli, Kamis (9/1/2025).
Dia menegaskan Hakim Konstitusi tidaklah sanggup juga tidaklah boleh disuap sebab Hakim Konstitusi merupakan figur perwakilan Tuhan pada muka bumi. Mereka telah pasti akan menjaga kredibilitas serta integritas pada memberikan keadian pada dunia.
Fadhli mengingatkan ketentuan hukum akan menjerat siapa pun yang digunakan berani melanggar larangan tersebut. Tentu beleid pemberantasan korupsi sanggup digunakan pada tindakan kotor untuk meraih kemenangan pilkada.
“Sekali lagi, saya tegaskan Hakim Konstitusi tiada bisa saja disuap. Hakim Konstitusi adalah perwakilan Tuhan dalam muka bumi. Dalam proses sengketa pilkada yang tersebut sedang berlangsung kemudian diawasi banyak pihak ini, jangan mau dibodoh-bodohi makelar persoalan hukum atau markus. KPK serta para penegak hukum lainnya akan datang bersiap menangkap mereka itu yang tersebut bermain-main dengan perkara ini,” ungkapnya.
Mantan aktivis peserta didik ini menyatakan sikap tegas perlu diungkapkan pihaknya untuk merespons banyaknya rumor juga tawaran beberapa pihak yang mengklaim dapat meraih kemenangan sengketa pilkada dengan memberikan beberapa jumlah uang terhadap Hakim MK.
Para Hakim Konstitusi ketika ini sedang diisolasi di dalam sebuah tempat juga dibatasi pada hal pengaplikasian alat komunikasi. Dengan demikian, tiada ada pihak yang tersebut sebenarnya mampu mengklaim dapat berbicara intensif dengan para Hakim MK.
“Hakim Konstitusi ketika ini sedang diisolasi pada suatu tempat. Alat komunikasinya juga dibatasi. Jadi, cuma orang bodoh yang percaya bahwa ada pihak yang dimaksud bisa jadi berinteraksi intensif dengan Hakim Konstitusi, lalu mengklaim dapat mengungguli sengketa pilkada,” katanya.
