Informasi Politik Terkini
Hukum  

Ketenteraman Pemilihan Kepala Daerah 2024 Terjaga, Formappi: Bukti Polri Kerja sesuai Koridor

Ketenteraman Pemilihan Kepala Daerah 2024 Terjaga, Formappi: Bukti Polri Kerja sesuai Koridor

Dannypomanto.com – JAKARTA – Polri dinilai telah bekerja sesuai koridor pada menjaga keamanan pada tahun politik, khususnya pada mengawal Pemilihan Kepala Daerah 2024 . Terkait isu ketidaknetralan aparat penegak hukum yang mana berprogres dalam pemilihan kepala daerah 2024, diyakini untuk kepentingan politik.

“Saya kira secara umum kalau ukuran kita itu, tentang keamanan lalu ketertiban penyelenggaraan pemilihan kepala daerah kemarin, saya kira tiada ada permasalahan yang mana sangat penting yang mana muncul dari aspek keamanan ya,” kata Ketua Diskusi Warga Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus pada keterangan, Selasa (31/12/2024).

Selain isu netralitas Polri , Lucius juga menilai kritik yang tersebut datang terkait peran polri yang dalam luar tupoksi merupakan hal-hal yang terus-menerus menjadi evaluasi internal. “Mungkin belaka dugaan sejumlah kalangan perihal kerja Polri yang dimaksud tiada sesuai dengan tupoksi cuma ekspresi kekecewaan saja. Pada prinsipnya, keamanan berlangsungnya Pemilihan Kepala Daerah mestinya telah membuktikan kerja Polri yang digunakan tepat,” tuturnya.

Terlepas dari kritik yang mana datang, Lucius mengungkapkan bukti kinerja Polri pada hal menjaga keamanan sudah ada baik dari proses penetapan calon oleh KPU berjalan dengan lancar. “Cara polisi menangani berbagai persoalan keamanan yang tersebut terjadi saya kira mampu katakan baik-baik saja, kemudian bukan ada yang mana berlanjut sampai sekarang ya. Tantangan keamanan sudah ada beres sampai penetapan calon yang sudah ada selesai diadakan oleh KPU,” ujarnya.

Dari seluruh catatan tersebut, Lucius mempunyai harapan agar Polri di area tahun 2025 mendatang, semakin professional dan juga semakin dihargai masyarakat. Juga mampu menjalankan tugas-tugasnya dengan lebih besar baik.

“Isu-isu lain tentu menjadi catatan yang digunakan harus dibenahi kedepannya baik oleh kepolisian sendiri maupun oleh DPR lalu otoritas yang tersebut bertanggungjawab melawan regulasi pilkada. Bagaimana sikap Polri yang digunakan tepat sangat tergantung pada aturan yang tersebut dihasilkan,” tandasnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *