Dannypomanto.com – JAKARTA – Mantan Menteri Koordinator Lingkup Politik, Hukum, serta Security (Menko Polhukam) Mahfud MD merasa nasionalisme terlukai mengawasi situasi hukum dalam Indonesia pada waktu ini. Negara didikte oleh bandit kemudian diam saja.
Hal itu disampaikan Mahfud MD pada Rencana Terus Terang berjudul ‘Jangan Biarkan Negara Didikte Bandit’ yang tersebut diunggah dalam kanal YouTube Mahfud MD Official, Selasa (14/1/2025). Awalnya, mantan Menteri Kehakiman era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) itu menyoroti sebagian persoalan hukum hukum di dalam Indonesia. Antara lain, tindakan hukum korupsi tata niaga komoditas timah yang mana merugikan negara Rp300 triliun, perkara pagar laut, persoalan hukum suap hakim yang melibatkan pejabat Mahkamah Agung (MA) Zarof Ricar, serta mobil dinas pejabat negara RI 36 yang tersebut Patwalnya dinilai arogan.
“Saya anu Mas, merasa apa ya, pertama kasihan terhadap rakyat, yang digunakan kedua apa ya, rasa nasionalisme saya itu merasa terlukai juga. Bukan semata-mata rasa ketidakadilan, rasa nasionalisme. Masak negara didikti oleh cecunguk-cecunguk begitu. Terluka saya. Ini adalah negara begitu besar, diatur oleh bandit-bandit kayak gitu negara diam, pura-pura nggak tahu,” kata Mahfud MD dikutip, Rabu (15/1/2025).
Ketika terjadi suatu kasus, kata Mahfud, banyak kali tiada ada pihak yang digunakan mengakui, bahkan saling lempar tanggung jawab dengan dalih bukan tahu. Padahal, menurut Mahfud, setiap urusan telah terjadi ada pembagian tugasnya.
“Bahkan untuk menerangkan mobil RI 36 semata saling bilang tiada tahu coba. Nggak ada yang digunakan berani menerangkan ini loh aturannya. Baru sesudah ribut kemudian mengelak, ada yang tersebut ngaku. Oh tidak saya itu, itu mobil saya tapi saya tak ada di area situ,” katanya.
Mahfud menekankan bahwa mobil dinas pejabat tidak ada boleh dipakai orang lain, tanpa ada pejabatnya di dalam dalamnya. Mahfud kemudian menceritakan belasan tahun memakai mobil dinas, istrinya tidak ada boleh naik mobil dinasnya tanpa ada dirinya.
“Apalagi anak, apalagi orang lain, apalagi preman yang dimaksud duduk di area situ, nggak boleh dong. Harus tahu dari menit ke menit, ajudan itu harus mencatatkan data mobilnya dipakai siapa. Nggak boleh orang lain duduk di dalam situ,” tandas Mahfud MD.
“Nah ini jalan dikawal lagi kan, bilang nggak ada orangnya lah, nggak ada inilah, pejabat nggak jujur ini, pejabat nggak jujur. Tersinggung saya, negara kok jadi kayak gini, jadi kayak kampungan,” tandasnya.
