Dannypomanto.com – JAKARTA – Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati atau Titiek Soeharto memohonkan kementerian kemudian lembaga tak perlu takut pada oligarki . Dia menegaskan, DPR akan setiap saat ada di tempat belakang kementerian.
Hal itu diungkapkan Titiek untuk awak media dalam sebelah Menteri Kelautan serta Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono usai rapat bersama, Kompleks Parlemen, Senayan Kamis (23/1/2025). Pernyataan itu dilontarkan Titiek merespons adanya perusahaan besar yang dimaksud memiliki SHGB kemudian SHM di tempat area pagar laut dalam perairan Tangerang, Banten.
Titiek menegaskan, DPR akan menggalang langkah kementerian pada jalankan tugas untuk kepentingan rakyat. “Semua kementerian bukan perlu takut melawan oligarki, sebab kita DPR sebagai perwakilan rakyat kementerian juga menjalankan tugasnya juga untuk melaksanakan kepentingan rakyat juga,” ujar Titiek.
Kendati demikian, ia menilai kementerian tak perlu takut untuk oligarki pada menjalankan tugas. Pasalnya, Titiek menjamin, DPR akan senantiasa ada di area belakang kementerian.
“Jadi saya rasa enggak perlu, tanpa harus dikasih tahu kita juga menekankan supaya kementerian bukan perlu takut dengan oligarki dikarenakan kami dari DPR ada pada belakang kementerian,” terangnya.
Lebih lanjut, Titiek menyampaikan apresiasi pada pemerintah pada KKP yang digunakan telah dilakukan melakukan tindakan di mencabut pagar laut misterius. Namun, ia masih menuntut agar KKP terus melakukan pengusutan terhadap pagar laut tersebut.
“Namun, kami masih menuntut agar KKP terus melakukan penyelidikan agar diketahui siapa pemilik serta yang melakukan pagar ini di area lautan yang digunakan tak boleh dipagar, dikapling oleh siapa pun. Kami minta KKP mengungkapkan ini untuk publik oleh sebab itu publik menunggu,” katanya.
Selain itu, Titiek memohonkan agar pelaku yang tersebut merupakan dalang pagar laut sanggup membayar ganti merugikan menghadapi biaya yang mana telah terjadi dikeluarkan di mencabut pagar laut itu. “Di samping itu kemarin ada pencabutan pagar yang tersebut mengerahkan berbagai aparat untuk pencabutan 30 km ini tentu ada biaya yang tersebut timbul yang besar. Kami minta siapa pun nanti yang dimaksud bersalah melanggar hukum ini merekan harus mengganti biaya yang dimaksud sudah pernah dikeluarkan ini,” pungkasnya.
