Dannypomanto.com – JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PKB Daniel Johan merespons pagar laut di area pesisir laut Tangerang, Banten yang mana terindikasi akan segera menjadi lokasi reklamasi oleh kelompok tertentu. Dia memohon pemerintah segera mengungkap dalang pembuatan pagar laut yang digunakan menghebohkan umum tersebut.
“Ada indikasi reklamasi pada pemagaran perkembangan pagar laut dalam Tangerang. Tak belaka ungkap siapa pelaku pemugaran tapi pemerintah juga harus melakukan tindakan hukum agar rakyat bisa saja meyakini Indonesia adalah negara hukum,” ujar Daniel Johan ketika Rapat Kerja dengan Menteri Kelautan lalu Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono , Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/1/2025).
Dia mengungkapkan pemasangan pagar laut sepanjang 30,16 km itu apabila berhasil di dalam reklamasi, akan menjadi daratan seluas 3.000 hektare. Apabila diperjualbelikan dengan kisaran nilai tukar minimal Rp10 jt per meter, maka kemungkinan kerugian negara mencapai Rp300 triliun. “Jumlah ini tentu sangat besar lantaran menjadi hak milik pihak ketiga,” katanya.
Daniel mendesak pengungkapan dalang utama pemagaran laut ini harus diadakan segera. Apalagi lokasi pemagaran terjadi dekat di tempat wilayah khusus Jakarta. “Pemagaran laut ini terjadi dekat dengan wilayah khusus Jakarta. Bagaimana kita meyakini Kementerian Kelautan kemudian Perikanan (KKP) memiliki kemampuan menjaga laut Indonesia jikalau di area depan mata cuma kita kecolongan,” ujarnya.
Pemerintah, kata Daniel, belum menunjukkan upaya penegakan hukum untuk pengungkapan pemagaran laut Tangerang. “Setelah mendengar pemaparan Menteri KPP, saya lihat bukan ada semangat kemudian upaya penegakan hukum. Di KPP kan ada penyidik. Untuk apa ada penyidik kalau tidak ada ada tindakan hukum?” kata legislator jika Dapil Kalimantan Barat ini.
Ketua DPP PKB ini juga menyampaikan anggaran pengawasan pada KPP sangat kecil lalu ini menghambat proses pembongkaran pagar laut yang tersebut tidaklah bisa saja dilaksanakan secara cepat. “Biaya pembongkaran pagar laut ini tiada murah. Darimana anggaran KKP? Padahal untuk beli solar semata sulit. Kalaupun ada anggaran, peruntukannya untuk yang digunakan lain,” katanya.
Hingga kini, pembongkaran pagar laut ini sudah melibatkan KKP, DPR, TNI AL, Polri, Bakamla, KPLP, kemudian otoritas Provinsi Banten juga melibatkan 1.210 nelayan yang tersebut terlibat dengan menggunakan 223 kapal. Sepanjang 5 kilometer panjang pagar yang digunakan sekarang ini sudah dibongkar.