Dannypomanto.com – JAKARTA – Majelis Ulama Indonesia (MUI) menggalang soliditas untuk merancang kekuatan melawan kezaliman dari Proyek Penting Nasional (PSN) di dalam Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.
Ketua Tim Tabayyun serta Advokasi MUI KH Masduki Baidlowi, menegaskan proyek PSN pada PIK 2 harus dicabut. Sebab, proyek yang disebutkan dinilai sejumlah mudharatnya serta menzalimi rakyat.
“Banyak mudharatnya, bahasa rakyatnya menzalimi rakyat. Kami merekomendasikan untuk mencabut PSN itu kalau belaka menyengsarakan rakyat kemudian menyenangkan konglomerat, maka jangan dilakukan,” kata Kiai Masduki pada Aula Buya Hamka, Kantor MUI, Ibukota Pusat, Hari Jumat (24/1/2025).
Kiai Masduki menambahkan itulah substansi singkat dari hasil Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) IV MUI beberapa waktu lalu yang digunakan meminta-minta secara tegas proyek PSN di tempat PIK 2 harus dicabut. MUI juga menyatakan secara tegas tiada takut untuk memohonkan Proyek Vital Nasional (PSN) di dalam PIK 2 untuk dicabut.
Kiai Masduki menyampaikan ini adalah kebenaran yang mana harus ditegakkan. Kiai Masduki menceritakan, awal mula rekomendasi agar PSN pada PIK 2 lantaran MUI mendapatkan berbagai masukan terkait mudharatnya dari proyek yang dimaksud yang digunakan menyebabkan kerepotan di area masyarakat.
“MUI mengaku turut concern pada persoalan yang disebutkan lantaran ini adalah permasalahan umat juga strategis nasional yang mana pelaksanaannya sejumlah mudharatnya kemudian merugikan masyarakat,” ujarnya.
“Ini satu-satunya rekomendasi di rapat pimpinan MUI setelahnya Mukernas akhirnya ditindaklanjuti dengan dibuat kelompok agar rekomendasi sanggup berjalan juga diperjuangkan oleh MUI,” tambahnya.
Kiai Masduki juga akan berkoordinasi dengan MUI Banten kemudian MUI Tangerang untuk membuktikan PSN di dalam PIK 2 sudah pernah menyalahi aturan. Sebagai Ketua Tim, Kiai Masduki kemudiaan berkoordinasi dengan pemerintah, MUI Banten, juga MUI Tangerang beberapa waktu lalu.
Hasil koordinasi yang disebutkan membuktikan dan juga menjelaskan PSN di dalam PIK 2 telah menyalahi aturan pelaksanaannya. Selain itu, pada kesempatan ini, MUI mengundang LBH Muhamadiyah, Laskar Merah Putih, WALHI juga KIARA.
“Kami akan menguatkan jejaring juga silaturahim untuk merancang solidaritas perjuangan. Hak-hak rakyat yang dimaksud terzolimi dapat dipulihkan kembali. Itulah fokus dari perjuangan MUI. Kami akan terus bergerak untuk tujuan tersebut,” tegasnya.
