Dannypomanto.com – JAKARTA – Mantan Menteri Koordinator Sektor Politik, Hukum, juga Security (Menko Polhukam) Mahfud MD menduga ada orang di yang tersebut main-main atau bahkan melakukan kolusi terkait penerbitan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) pagar laut di area pesisir Tangerang.
Hal itu disampaikan Mahfud MD pada Inisiatif Terus Terang berjudul ‘Jangan Biarkan Hukum Diinjak-injak Bandit’ yang mana diunggah dalam kanal YouTube Mahfud MD Official, Rabu (22/1/2025).
“Ini jelas pelanggaran hukum pasti ada orang pada yang main-main atau kalau agak tambahan keras dari main-main pasti melakukan kolusi. Nggak kemungkinan besar bisa saja pergi dari HGB sebanyak itu,” ujar Mahfud.
Menurut dia, terbitnya 263 sertifikat HGB pada pagar laut diduga merupakan tindakan oknum birokrasi. “Yang saya dengar itu katanya sudah ada ada proyeksi kavelingnya kan itu data 263 telah ada kavelingan titik koordinatnya sudah ada diukur. Itu bukanlah main-main, pasti pekerjaan oknum aparat atau birokrasi,” katanya.
Mahfud berharap oknum yang disebutkan dapat diusut dengan tegas. Dia meyakini oknum tidak ada melakukan kesalahan administratif, namun secara sadar melakukan kolusi.
“Sekarang ini yang dimaksud harus diusut tersendiri sebagai pelanggaran hukum. Saya tak berpendapat bahwa ini pelanggaran hukum kesalahan administratif. Kalau kayak gini tendensinya kolusi sampai begitu sejumlah beratus-ratus sertifikat,” ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Agraria lalu Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/Kepala BPN) Nusron Wahid membenarkan pagar laut di area Tangerang, Banten mengantongi sertifikat HGB.
Hal ini diungkapkan Nusron pada pidatonya pada Pelantikan Pejabat Eselon I Kementerian ATR/BPN di dalam Jakarta, Hari Senin (20/1/2025). “Poin kedua yang tersebut ingin kami sampaikan, kami membenarkan ada sertifikat di dalam kawasan pagar laut sebagaimana yang muncul di area sejumlah sosmed tersebut,” kata Nusron.
