Dannypomanto.com – JAKARTA – Komisi Yudisial ( KY ) mengungkap besaran anggaran yang dimaksud dibutuhkan untuk menyelenggarakan proses seleksi calon hakim agung maupun calon hakim ad hoc pada Mahkamah Agung ( MA ). Hal ini dikatakan Anggota KY sekaligus Juru Bicara KY Mukti Fajar Nur Dewata ketika menanggapi pertanyaan awak media ketika dikonfirmasi besaran anggaran lembaganya menjalankan proses seleksi tersebut.
Diketahui, imbas efisiensi anggaran, KY memutuskan untuk tak melaksanakan seleksi 16 calon Hakim Agung kemudian 3 calon Hakim Ad Hoc HAM yang digunakan diminta MA. Mukti menyampaikan bahwa besaran anggaran yang disebutkan tentu sangat bergantung dari jumlah agregat permintaan yang mana disampaikan untuk KY.
“Kebetulan tahun ini, kita diminta sebanyak 19 calon Hakim Agung juga calon Ad Hoc. Kalau memang benar standar biasanya minimal itu Rp5 M (miliar) untuk satu penyelenggaraan. Tetapi sebab jumlah total ini juga akan mempengaruhi besarannya,” kata Mukti di konferensi pers KY yang mana dijalankan secara daring, hari terakhir pekan (7/2/2025).
Kendati demikian, ia mengaku bukan mengetahui secara pasti ihwal rincian besaran anggaran tersebut. Yang pasti, ada banyak hal yang dimaksud mempengaruhi anggaran yang dimaksud cukup untuk menjalankan dapat menjalankan proses seleksi calon hakim.
“Nanti kita akan hitung ulang lagi, termasuk sebab pendaftarannya juga ya. Kalau pendaftarnya cukup banyak, maka proses seleksinya juga akan makin membutuhkan anggaran yang dimaksud lebih,” ujarnya.
KY Pastikan Tak Ada Pemotongan Gaji Pegawai
Juru Bicara KY Mukti Fajar Nur Dewata melakukan konfirmasi tak ada pemotongan penghasilan pegawai meskipun lembaganya diminta untuk melakukan efisiensi anggaran. Dia menyebut, efisiensi anggaran KY sebesar 54 persen dari total pagu anggaran 2025.
“Khusus untuk gaji, kita coba tidak ada akan, belum mengupayakan adanya pemotongan gaji. Jadi kita lakukan efisiensi dalam poin-poin anggaran yang digunakan lain,” kata Mukti.
Efisiensi anggaran itu, kata dia, akan dilaksanakan beberapa hal yang digunakan berkaitan dengan kelembagaan KY baik di area pusat, maupun kantor perwakilan KY di tempat daerah. Namun, ia belum membeberkan terkait peruntukan apa cuma yang tersebut akan diefisiensikan.
“Jadi di area internal kantor maupun apa, kita akan sesuaikan semuanya, kita lakukan efisiensi di area kantor KY Pusat maupun daerah. Dan kita sedang kaji terus mengenai prioritas pengaplikasian anggaran yang diefisiensikan tadi,” pungkasnya.
