Dannypomanto.com – JAKARTA – Saksi serta korban yang menerima pemeliharaan dari Lembaga Perlindungan Saksi juga Korban ( LPSK ) terancam kehilangan haknya. Hal ini menyusul adanya efisiensi anggaran yang tersebut diadakan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Wapres Gibran Rakabuming Raka.
“Kemungkinan besar memang sebenarnya ada beberapa saksi serta korban yang dimaksud akan kami hentikan perlindungannya dengan berbagai pertimbangan,” kata Wakil Ketua LPSK Susilaningtyas terhadap wartawan, Rabu (12/2/2025).
Meski demikian, Susi menjamin LPSK selektif pada menyaring siapa-siapa sekadar yang tidaklah lagi membutuhkan perlindungan. Misalnya saja, merekan yang mana mendapatkan pemeliharaan fisik menjadi prioritas utama LPSK.
“Tapi itu kami selektif akibat sejumlah persoalan hukum yang mana perlu pemeliharaan fisik yang tersebut enggak mungkin saja pihak lain, ada beberapa hal lain misalnya persoalan hukum yang mana terpaksa kami hentikan sebab enggak ada anggarannya,” tuturnya.
Susi menyampaikan efisiensi anggaran ini memang sebenarnya menyebabkan proteksi yang diberikan LPSK tak maksimal. Misalnya saja, bantuan psikososial terhadap saksi dan juga korban dihilangkan selama adanya efisiensi panggaran.
Meski demikian LPSK dipastikan akan melaksanakan tugas dan juga wewenang yang dimaksud berlaku. LPSK juga menegaskan tidaklah akan menolak saksi serta krban yang digunakan memang benar datang untuk memohon perlindungan.
“Kami akan melakukan pemeliharaan melaksankana tugas juga wewenang, sampai sejauh itu kami berharap ini dapat dipulihkan kondisi ini, supaya saksi dan juga korban mampu dilindungi secara maksimal,” tutupnya.
Sebagai informasi, LPSK pada 2025 mendapat anggaran Rp229 miliar, lebih tinggi kecil berkurang dari tahun sebelumnya yang mana mendapatkan anggaran Rp279 miliar. Sementara, anggaran LPSK setelahnya ada efisiensi anggaran menjadi Rp88 miliar. Artinya ada efisiensi anggaran LSPK sebesar 62%.
