Dannypomanto.com – JAKARTA – Instruksi Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri terkait retreat kepala tempat dinilai sebagai bukti perlawanan parpol berlambang kepala banteng bermoncong putih ke pemerintah. Diketahui, Mega menginstruksikan terhadap semua kepala tempat terpilih dari PDIP untuk menunda rencana mengikuti retreat yang digunakan dijalankan Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri ) pada 21-28 Februari 2025 di area Magelang, Jawa Tengah.
Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai instruksi itu menyebabkan cukup mengkhawatirkan bagi pemerintah. Pertama, jikalau instruksi ini dihadiri oleh serta memang sebenarnya tidak ada ada pelanggaran hukum untuk menolak mengambil bagian retreat, maka wibawa pemerintah dipertanyakan.
Selain menghamburkan anggaran, kata Dedi, faktanya kegiatan yang disebutkan tiada mengikat kepala area yang tersebut berada di dalam bawah kendali Kemendagri. “Kedua, PDIP mulai berani menunjukkan perlawanan pada pemerintah, dan juga bisa jadi hanya ke depan instruksi sama bisa jadi diarahkan ke DPR,” kata Dedi di keterangannya yang tersebut diambil Hari Sabtu (22/2/2025).
Sebab, kata dia, kader PDIP di area Parlemen Senayan juga dominan. Menurut dia, jikalau itu dilakukan, maka pemerintah terancam kehilangan kepercayaan kemudian legitimasi PDIP.
Ketiga, beliau melanjutkan, dengan maraknya pergerakan massa yang tersebut ketika ini muncul, mengindikasikan pemerintah alami krisis kepercayaan publik. PDIP, kata dia, mampu belaka terlibat menggerakkan massa menggerakkan adanya perubahan, dan juga jikalau itu terjadi sikap pemerintah ketika ini benar-benar tersudut.
“Pemerintah perlu merespons aksi PDIP ini dengan menurunkan tekanan pada publik, mengevaluasi arah kebijakan, kemudian tak sewenang mengambil acara populis. Mendahulukan kepentingan bangsa melebihi kepentingan janji politik,” pungkasnya.
Sebelumnya, Megawati Soekarnoputri mengeluarkan instruksi terhadap kepala wilayah kemudian delegasi kepala wilayah yang tersebut berasal dari PDIP. Megawati mengajukan permohonan kadernya untuk tak mengambil bagian di kegiatan retreat yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Instruksi Megawati diturunkan pada Surat Nomor 7294/IN/DPP/II/2025. Edaran ini dibenarkan oleh Juru Bicara PDIP Guntur Romli. “Betul (surat instruksi Megawati),” kata Guntur Romli ketika dimintai konfirmasi, Kamis (20/2/2025).
Dalam surat instruksi itu, semua kepala tempat dan juga delegasi kepala tempat dari PDIP diminta untuk menunda perjalanan mengikuti retreat di dalam Magelang pada 21-28 Februari 2025. Mereka yang digunakan sudah ada di perjalanan pun diminta untuk berhenti.
“Diinstruksikan untuk seluruh kepala area dan juga perwakilan kepala area PDI Perjuangan, satu kepala wilayah juga delegasi kepala tempat untuk menunda perjalanan yang tersebut akan mengikuti retreat di dalam Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025,” tulis surat yang mana ditandatangani Megawati tersebut.
