Dannypomanto.com – JAKARTA – Eks Direktur Utama (Dirut) PT. Pertamina , Nicke Widyawati memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait persoalan hukum dugaan korupsi proses jual beli gas antara PT. Korporasi Gas Negara (PT. PGN) lalu PT. Inti Alasindo Energi (PT. IAE). Nicke diperiksa di kapasitasnya sebagai saksi di persoalan hukum tersebut.
“Betul hari ini Senin, 17 Maret 2025 saudari Nicke Widyawati sudah hadir di dalam Gedung Merah Putih KPK,” kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, Mulai Pekan (17/3/2025).
“Kehadiran yang mana bersangkutan di rangka memenuhi panggilan penyidik sebagai saksi penyidikan perkara aktivitas pidana korupsi kerja serupa jual beli gas antara PT. PGN dengan PT. IAE,” sambungnya.
Belum diketahui materi apa yang tersebut akan digali pasukan penyidik Lembaga Antirasuah dari keterangan Nicke. Sejatinya, Nicke dijadwalkan pemeriksaan pada Senin, 10 Maret 2025. Namun berhalangan hadir dan juga memohonkan penjadwalan ulang. Adapun, di pemeriksaan kali ini pada statusnya selaku Direktur SDM PT. Pertamina.
Sebelumnya, KPK menyatakan sedang mengusut perkara dugaan korupsi pada PGN. Saat ini, persoalan hukum yang disebutkan telah masuk ke di proses penyidikan. KPK juga telah menetapkan terperiksa pada proses penyidikan tersebut. Namun, identitasnya belum diungkap.
“Kemudian penyidikan di tempat PGN, iya benar KPK melakukan penyidikan menyangkut perkara pada Organisasi Gas Negara,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam kantornya, Jalan Kuningan Persada, DKI Jakarta Selatan, Senin, 13 Mei 2024.
Sekadar informasi, Tim penyidik KPK melakukan sejumlah penggeledahan terkait perkara dugaan korupsi pengadaan barang juga jasa di tempat PGN Persero, pada 28 hingga 31 Mei 2024. Tim menggeledah 7 lokasi yang digunakan tersebar pada Jakarta, Tangerang Selatan, Bekasi, hingga Gresik.
“Penyidik sudah pernah melaksanakan kegiatan penggeledahan pada beberapa lokasi di area DKI Jakarta, Tangerang Selatan dan juga Pusat Kota Bekasi pada 28-29 Mei 2024 juga Wilayah Gresik, Jawa Timur 31 Mei 2024,” kata Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri pada kantornya, Jalan Kuningan Persada, DKI Jakarta Selatan, Selasa, 4 Juni 2024.
“Penggeldahan yang dimaksud diadakan terhadap 4 kantor perusahaan serta 3 rumah pribadi para pihak terkait perkara ini,” sambungnya.
